Profil Singkat ULP Denpasar

PROFIL SINGKAT UNIT LAYANAN PENGADAAN (ULP) DENPASAR

 

I. DASAR HUKUM PEMBENTUKKAN ULP DENPASAR

  • Peraturan Walikota Denpasar No. 38 Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pembentukkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.
  • Keputusan Walikota Denpasar No. 828/05/BKPP tanggal 14 Januari 2013 tentang Penempatan PNS pada ULP Pemerintah Kota Denpasar.
  • Keputusan Walikota Denpasar No. 188.45/60/HK/2013 tanggal 7 Pebruari 2013 tentang Penetapan Perangkat Unit Layanan Pengadaan (ULP) Pemerintah Kota Denpasar.
  • Peraturan Walikota Denpasar No.5a Tahun 2013, tanggal 22 Pebruari 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 38 Tahun 2012 tentang Pembentukkan Unit Layanan Pengadaan (ULP) Barang/Jasa Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.                                                                                                                                                                                            

II. STRUKTUR ORGANISASI DAN TUFOKSI ULP DENPASAR

(1). STRUKTUR ORGANISASI

Unit Layanan Pengadaan (ULP) Denpasarmenempel pada Bagian Pengelolaan Aset Daerah Setda Kota Denpasar. Seluruh Personil ULP Denpasar adalah staf.

Adapun struktur organisasinya adalah terdiri dari Seorang Kepala ULP, Sekretaris dengan 3 Bidang (Bidang Administrasi,Keuangan dan Evaluasi Pelaporan), dan Kelompok Kerja ULP.


Tugas Pokok dan Kewenangan Kepala ULP :

  1. Memimpin dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan ULP;
  2. Menyusun program kerja dan anggaran ULP;
  3. Mengawasi seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa di ULP dan melaporkan apabila ada penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan;
  4. Membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa kepada Walikota;
  5. Melaksanakan pengembangan dan pembinaan Sumber Daya Manusia ULP;
  6. Menugaskan/Menempatkan/Memindahkan anggota Kelompok Kerja sesuai dengan beban kerja masing-masing Kelompok Kerja ULP ; dan
  7. Mengusulkan pemberhentian anggota Kelompok Kerja yang ditugaskan di ULP kepada Walikota, apabila terbukti melakukan pelanggaran Peraturan Perundang-undangan dan/atau KKN.

 

Tugas Sekretariat :

  1. Melaksanakan pengelolaan urusan keuangan,kepegawaian,ketatausahaan,perlengkapan, dan rumah tangga ULP ;
  2. Meninventarisasi paket-paket yang dilelang/diseleksi;
  3. Menyiapkan dokumen pendukung dan informasi yang dibutuhkan Pokja ULP;
  4. Memfasilitasi pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa yang dilaksanakan oleh Pokja ULP ;
  5. Mengagendakan dan mengkoordinasikan sanggahan yang disampaikan oleh penyedia barang/jasa ;
  6. Mengelola sistem pengadaan dan sistem informasi data manejemen pengadaan untuk mendukung pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
  7. Mengelola dokumen pengadaan barang/jasa;
  8. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengadaan dan menyusun laporan; dan
  9. Menyiapkan dan mengkoordinasikan tim teknis dan staf pendukung ULP dalam proses pengadaan barang/jasa.

      

Tugas Pokok dan Kewenangan Kelompok Kerja ULP :

  1. Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa ;
  2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
  3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
  4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di website  KLDI masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk masyarakat serta menyampaikan ke LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
  5. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi atau pascakualifikasi;
  6. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
  7. Menjawab sanggahan;
  8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa untuk ;
  1. Pelelangan atau Penunjukkan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi da Jasa Lainnya yang bernilai paling tinggi Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
  2. Seleksi atau Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp.10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah)
  1. Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan Dokuen Pemilihan Penyeida Barang/Jasa kepada PPK;
  2. Menyimpan dokumen asli pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
  3. Membuat laporan mengenai proses Pengadaan kepada Kepala ULP;
  4. Memberi pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA.

Selain tugas pokok dan kewenangan tersebut, dalam hal diperlukan, Pokja dapat mengusulkan kepada PPK :

  1. Perubahan HPS; dan/atau
  2. Perubahan spesifikasi teknis pekerjaan.

 

III. SUMBER DAYA MANUSIA (SDM) ULP DENPASAR

Personil ULP terdiri dari 20 orang + 4 tenaga outsourching, semua bersertifikat pengadaan barang/jasa, dengan latar belakang pendidikan sebagai berikut :

  1. S2                         : 1 orang
  2. S1                         : 12 orang
  3. D3                         : 4 orang
  4. SMA                      : 3 orang

A.A. Gede Risnawan, S.Sos, MH

Apakah Informasi yang tersaji pada Website Unit Layanan Pengadaan, bermanfaat bagi Anda?